Tokoh Pemekaran Sergai, Minta Poldasu Serius Usut Tentang Dugaan Reklsmasi Pantai Bali Lestari

Tokoh Pemekaran Sergai, Minta Poldasu Serius Usut Tentang Dugaan Reklsmasi Pantai Bali Lestari

SERGAI (Sumut) Bottlestbistro.com | Dugaan reklamasi yang dilakukan oleh pihak Pantai bali Lestari di Dusun I Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin,Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai),Sumatera Utara (Sumut) saat ini masih ditangani pihak Poldasu. H.Bahrum Abbas salah satu tokoh Pemekaran Sergai Rabu (8/7/2020) secara tegas menyampaikan Poldasu yang menanggani kasus ini diharapkan mampu mengusutnya hingga tuntas dan tidak takut.

“Poldasu diharapkan serius menangani permasalahan reklamasi yang perbincangan hangat diberbagai kalangan masyarakat daerah ini. Justru itu sebut H.Bahrum Abbas salah satu tokoh Pemekaran Sergai ini, Poldasu tidak main-main dalam menindaklanjuti permasalahan ini dan bila perlu panggil semua pihak yang terkait sehingga mudah mengungkapnya hingga tuntas.

“Kita juga berharap Poldasu tidak enggan dan takut menangani kasus ini. Kita yakin masyarakat Sergai mendukung Poldasu untuk mengusutnya hingga tuntas sehingga tidak ada lagi pihak pengelola objek wisata yang berbuat yang sama.” Ungkap tokoh masyarakat Sergai Bahrum Abbas.

Nah, sebagai bahan ingatan sebelumnya Poldasu melalui tim penyidik Ditkrimsus telah memanggi dan meminta keterangan Ketua GMBI Sumut Saut Budi Anto Sitanggang, Selasa (16/6/2020) menindaklanjuti laporan DPW Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Propinsi Sumut tertanggal 24 Januari 2020 dengan Nomor : 021/LSM-GMB/WIL.Sumut/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 perihal Reklamasi CV. Bali Lestari di Dusun I Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), ke Mabes Polri.

Dalam proses pengambilan keterangan lebih kurang 3 jam kata Ketua GMBI Sumut Saut Budi Anto Sitanggang, dijelaskan bahwa kegiatan Reklamasi yang dilaksanakan oleh pihak pengelola Pantai Bali Lestari hingga kini belum mengantungi izin resmi. Usai memberikan keterangan ia juga menjelaskan bahwa UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah –II berkantor di Kota Pematang Siantar menegaskan melalui surat tertanggal 6 September 2019 pada poin (b) bahwa kegiatan yang dilakukan dalam kawasan hutan tersebut belum memiliki izin yang sah sesuai dengan aturan dan ketentuan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang kehutanan.

Nah, setiap orang yang melakukan pelanggaran aktivitas didalam kawasan hutan tanpa ada izin sah jelas melanggar Undang – Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 50 ayat 3 didenda dengan ganjaran kurungan badan (penjara) paling lama 10 tahun dengan denda paling banyak Rp.5 Miliyar. Selanjutnya kata Saut, dalam surat UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah – II tersebut dijelaskan bahwa menurut Undang-Undang No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pembe rantasan perusakan hutan disebutkan bahwa perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan pemba lakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah y6ang dilakukan secara terorganisir dikenakan ancaman sanksi pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Sementara di peraturan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan pada BAB XV Ketentuan Pidana pasal 98 ditegaskan bahwa (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kegiatan reklamasi yang dilaksanakan oleh pihak pengelola Pantai Bali Lestari tersebut bisa berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan tentunya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya berten tangan dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dijelaskan pada Bab I ketentuan umum pasal 35 poin (i) diterangkan bahwa melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya,Ujarnya. (AfGans)

About Faisal Pratama
Hanya Tukang Tulis Online

Be the first to comment

Leave a Reply