PERWAST : Usir Wartawan Saat Liputan, Oknum Satpam PT. TSIK Cikande Langgar UU Tentang Pers

PERWAST : Usir Wartawan Saat Liputan, Oknum Satpam PT. TSIK Cikande Langgar UU Tentang Pers

KAB SERANG (Banten) Bottlestbistro.com | Ketua Perkumpulan Wartawan Serang Timur (PERWAST) Angga,menyoal adanya tindakan yang out of track yang dilakukan Oknum Satpam PT. TSIK Cikande terhadap kedua rekan wartawan anggota Perwast, Minggu (25/10/2020).

Seperti kita ketahui sebelumnya telah terjadian kebakaran yang dialami Pabrik kimia (PT.TSIK) pada jumat (24/10/20) kemarin dimana telah memakan satu korban jiwa dan satu korban luka ringan.

Namun sangat di sayangkan dalam kejadian tersebut ada dua wartawan media online yang sedang melakukan peliputan di halang-halangi bahkan di usir oleh oknum Satpam dan beberapa orang di dalam pabrik itu.

Menyikapi kejadian itu,melalui pesan whatsApp Angga selaku Ketua PERWAST (Perkumpulan Wartawan Serang Timur) memberikan tanggapannya,”DI dalam Undang-Undang pers Pasal 18 sudah jelas ,bahwa orang yang menghambat dan menghalangi kerja Wartawan dapat dipidana 2 tahun penjara atau denda 500.000.000, karena itulah panduan kita dalam melaksanakan tugas sebagai wartawan, dan kita harapkan kejadian seperti itu nantinya tidak ada lagi di Kabupaten Serang.”

“Perwast mengecam keras oknum yang melakukan pelarangan peliputan bagi Jurnalis,”Tegas Angga dalam tanggapan akhirnya.

Perlu dipahami bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”), pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.

Pada dasarnya pers mempunyai kemerdekaan dalam menjalankan profesinya. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hal mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (Pasal 4 ayat (3) UU Pers). Ini berarti pers tidak dapat dilarang untuk menyebarkan suatu berita atau informasi jika memang hal tersebut berguna untuk kepentingan publik.

Berdasarkan UU pers, terdapat pasal yang mengatakan bahwa bagi siapa saja yang melakukan kekerasan dan menghalangi wartawan dalam melaksanakan tugas peliputannya. Maka sipelaku dapat dikenakan hukuman pidana selama 2 tahun penjara dan didenda maksimal sebesar Rp 500 juta. (rlsp/red)

About Faisal Pratama
Hanya Tukang Tulis Online

Be the first to comment

Leave a Reply